newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 10 September 2026 – Kinerja Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mendapat penilaian positif setelah menempati posisi kedua dalam asesmen kinerja menteri Kabinet Merah Putih yang dirilis IndexPolitica Indonesia. Akademisi Universitas Esa Unggul Iswadi menilai posisi tersebut tidak terlepas dari capaian investasi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan program hilirisasi yang berjalan selama kepemimpinan Rosan. Menurutnya, pencapaian konkret perlu menjadi salah satu ukuran utama dalam melihat keberhasilan seorang menteri, bukan semata popularitas maupun intensitas pemberitaan. Kinerja sektor investasi dinilai memberikan dampak yang dapat diukur terhadap aktivitas perekonomian nasional. Penilaian tersebut menjadi relevan ketika Indonesia tetap berupaya menjaga arus investasi di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global.
Dalam asesmen tersebut, Rosan memperoleh skor 89 dan berada di peringkat kedua dari sepuluh menteri dengan kinerja terbaik. Posisi pertama ditempati Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan skor 91. Iswadi melihat capaian Rosan menunjukkan bahwa indikator ekonomi dapat menjadi bagian penting dalam mengukur efektivitas kebijakan kementerian. Investasi tidak hanya berkaitan dengan besarnya modal yang masuk, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah mengubah investasi tersebut menjadi kegiatan ekonomi, peningkatan kapasitas produksi, dan kesempatan kerja. Karena itu, penilaian terhadap kinerja kementerian menurutnya perlu melihat hubungan antara program yang dijalankan dengan hasil nyata yang diterima perekonomian dan masyarakat.
Penilaian IndexPolitica Indonesia menggunakan pendekatan Evidence-Based Government Performance Evaluation dengan metode Multi-Criteria Decision Analysis atau MCDA. Terdapat enam dimensi yang digunakan dengan total bobot 100 persen, yakni keluaran kebijakan sebesar 20 persen, hasil kebijakan 25 persen, efektivitas pelaksanaan 20 persen, dampak publik dan ekonomi 15 persen, inovasi kebijakan 10 persen, serta koordinasi antarpemerintah 10 persen. Dimensi hasil kebijakan memperoleh bobot paling besar karena digunakan untuk melihat perubahan substantif sebagai konsekuensi dari kebijakan pemerintah. Dengan metode tersebut, penilaian tidak hanya memperhitungkan banyaknya program yang dibuat kementerian. Hasil dan dampak dari kebijakan menjadi bagian yang mendapatkan perhatian besar dalam menentukan skor akhir.
Iswadi memandang pendekatan berbasis hasil tersebut penting karena masyarakat pada akhirnya membutuhkan perubahan yang dapat dirasakan dan diukur. Program pemerintah dinilai belum cukup apabila hanya dilihat berdasarkan jumlah kegiatan maupun kebijakan yang diterbitkan tanpa memperhatikan dampaknya. Dalam konteks Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi dan penciptaan lapangan kerja menjadi dua indikator yang relatif mudah diukur. Pengembangan hilirisasi juga menjadi bagian yang diperhatikan karena berkaitan dengan upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya di dalam negeri. Ketiga aspek tersebut menurut Iswadi memperlihatkan orientasi kebijakan yang menghasilkan dampak terhadap perekonomian. Atas dasar itu, ia menilai posisi Rosan dalam asesmen tersebut mempunyai indikator kinerja yang dapat dijelaskan secara konkret.
Data investasi menjadi salah satu dasar yang disoroti dalam penilaian tersebut. Sepanjang 2025, realisasi investasi Indonesia tercatat mencapai Rp1.931 triliun dan dikaitkan dengan penciptaan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Tren tersebut berlanjut pada semester pertama 2026 ketika realisasi investasi mencapai Rp1.010,6 triliun. Angka semester pertama itu tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan telah memenuhi sekitar 49,5 persen dari target investasi nasional 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun. Realisasi investasi tersebut juga menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia atau meningkat sekitar 15 persen secara tahunan. Perkembangan tersebut menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menunjukkan bahwa aktivitas investasi masih bergerak di tengah berbagai tantangan eksternal.
Pada triwulan kedua 2026 saja, realisasi investasi tercatat sebesar Rp511,8 triliun atau tumbuh 7,1 persen secara tahunan. Penanaman Modal Asing mencapai Rp257,7 triliun atau sekitar 50,4 persen, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri berada pada Rp254,1 triliun atau 49,6 persen. Distribusi investasi juga relatif berimbang secara geografis, dengan wilayah di luar Pulau Jawa mencatat Rp256,5 triliun atau 50,1 persen dari total investasi pada periode tersebut. Sementara investasi di Pulau Jawa tercatat sebesar Rp255,3 triliun atau sekitar 49,9 persen. Komposisi tersebut menunjukkan investasi tidak hanya terkonsentrasi pada satu wilayah, meskipun kualitas, keberlanjutan, dan dampaknya terhadap perekonomian daerah tetap menjadi aspek penting untuk terus diperhatikan.
Hilirisasi turut menjadi bagian penting dalam strategi investasi pemerintah. Pada triwulan kedua 2026, realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau meningkat sekitar 5,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah tersebut setara sekitar 29,8 persen dari keseluruhan realisasi investasi pada triwulan kedua. Komoditas mineral masih menjadi penggerak utama, termasuk bauksit, nikel, tembaga, besi baja, dan pasir silika. Pemerintah juga berupaya memperluas hilirisasi menuju komoditas lainnya agar peningkatan nilai tambah tidak hanya bergantung pada beberapa sektor mineral. Strategi tersebut diharapkan dapat memperkuat struktur industri nasional sekaligus membuka kesempatan bagi investasi lanjutan pada sektor pengolahan.
Capaian investasi tersebut berlangsung ketika kondisi ekonomi internasional masih menghadapi sejumlah tekanan. Ketidakpastian geopolitik, perubahan kebijakan perdagangan sejumlah negara, perang dagang, hingga gangguan rantai pasok menjadi faktor yang dapat memengaruhi keputusan investor. Pemerintah karena itu berupaya menjaga kepercayaan pelaku usaha melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan pelayanan investasi, pembangunan kawasan industri, dan percepatan program hilirisasi. Kemampuan mempertahankan pertumbuhan investasi dalam situasi tersebut dinilai penting karena investasi menjadi salah satu komponen yang menopang ekspansi ekonomi dan pembukaan lapangan kerja. Meski demikian, keberhasilan investasi juga perlu terus dinilai berdasarkan kualitas proyek, pemerataan manfaat, transfer teknologi, serta kemampuan menciptakan pekerjaan yang produktif dan berkelanjutan.
Penilaian positif terhadap Rosan tidak berarti tantangan sektor investasi telah selesai. Pemerintah masih perlu memastikan investasi yang masuk dapat memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian domestik, termasuk melalui keterlibatan usaha nasional dan penciptaan kesempatan kerja. Kepastian regulasi, kecepatan perizinan, kesiapan infrastruktur, serta konsistensi kebijakan menjadi faktor yang terus diperhatikan investor ketika menentukan lokasi penanaman modal. Selain mengejar angka realisasi, pemerintah juga menghadapi kebutuhan untuk memperbaiki kualitas investasi agar mampu menghasilkan nilai tambah dalam jangka panjang. Karena itu, capaian semester pertama 2026 menjadi modal sekaligus tolok ukur untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pada periode berikutnya.
Iswadi menilai pencapaian investasi dan penyerapan tenaga kerja menunjukkan adanya hasil ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Posisi Rosan di peringkat kedua dalam asesmen IndexPolitica pada akhirnya mencerminkan penilaian berdasarkan sejumlah dimensi kebijakan, bukan sekadar tingkat pengenalan publik terhadap figur menteri. Dengan target investasi nasional 2026 yang masih harus dikejar pada semester kedua, konsistensi kebijakan akan menjadi faktor penting untuk mempertahankan momentum tersebut. Pemerintah juga dituntut memastikan hilirisasi berkembang lebih luas dan memberikan dampak terhadap industri serta kesempatan kerja di berbagai daerah. Kinerja hingga akhir tahun nantinya akan memberikan gambaran lebih lengkap mengenai kemampuan pemerintah mempertahankan arus investasi sekaligus mengubahnya menjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.
