Roy Suryo Singgung Putusan MA dan MK soal Gibran Saat Periksa Jokowi di Persidangan

Jakarta, 5 November 2026 – Roy Suryo menyinggung putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ketika memeriksa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai saksi. Pertanyaan tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026). Roy ingin mengetahui apakah Jokowi telah mendengar perkembangan putusan kedua lembaga peradilan tersebut. Namun, majelis hakim langsung mengingatkan agar pertanyaan tetap berkaitan dengan pokok perkara yang sedang diperiksa.

Dalam persidangan, Roy Suryo awalnya menyinggung pernyataannya dalam sebuah program televisi mengenai persoalan pendidikan Gibran. Ia kemudian mengarahkan pertanyaan kepada Jokowi dengan menanyakan apakah mantan presiden tersebut mengetahui putusan terbaru MA dan MK. Roy menganggap persoalan tersebut penting untuk disampaikan dalam persidangan. Akan tetapi, ketua majelis hakim Christina Endarwati menghentikan pertanyaan karena dinilai tidak memiliki hubungan langsung dengan perkara dugaan pencemaran nama baik yang sedang disidangkan.

Hakim Christina meminta Roy membatasi pertanyaannya pada hal-hal yang relevan dengan dakwaan dan keterangan saksi. Majelis hakim menilai persidangan harus tetap berfokus pada pembuktian perkara yang melibatkan Roy sebagai terdakwa. Setelah mendapatkan teguran, Roy tidak melanjutkan pembahasan mengenai putusan MA dan MK. Ia kemudian mengalihkan pertanyaan kepada Jokowi mengenai pengalaman kuliah kerja nyata atau KKN ketika masih menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

Roy selanjutnya menanyakan nama kepala desa atau lurah di lokasi tempat Jokowi menjalani kegiatan KKN. Jokowi menjawab bahwa sosok yang dikenalnya saat itu bernama Jentu. Roy kemudian mempertanyakan jumlah anak yang dimiliki lurah tersebut untuk menguji ingatan Jokowi mengenai pengalaman selama berada di lokasi KKN. Menanggapi pertanyaan itu, Jokowi menyatakan bahwa dirinya menjalani kegiatan KKN dan tidak mengurusi kehidupan pribadi keluarga lurah. Jawaban tersebut menjadi bagian dari perdebatan singkat antara saksi dan terdakwa.

Sementara itu, persoalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran memang tengah menjadi perhatian setelah MA mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. Putusan tersebut berkaitan dengan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA yang digunakan Gibran dalam proses administrasi pencalonan wakil presiden. Dalam amar putusannya, MA menyatakan dokumen tersebut tidak sah dan memerintahkan penarikannya. Namun, putusan mengenai dokumen administrasi tersebut tidak dengan sendirinya mengubah status jabatan Gibran sebagai wakil presiden.

Sebelumnya, MK juga telah memeriksa persoalan persyaratan pendidikan Gibran dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden. Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan jenjang SMA. Meski demikian, MK tidak membatalkan kedudukan Gibran karena persoalan tersebut tidak dapat lagi diselesaikan melalui mekanisme sengketa hasil pemilu setelah pelantikan. Perbedaan ruang lingkup kewenangan MA dan MK menjadi bagian penting dalam memahami konsekuensi hukum dari kedua putusan tersebut.

Persidangan Roy Suryo sendiri tetap berfokus pada tudingan mengenai keaslian ijazah sarjana Jokowi yang menjadi dasar perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Jokowi hadir sebagai saksi untuk memberikan penjelasan mengenai riwayat pendidikan serta dokumen yang dipersoalkan. Majelis hakim akan menilai seluruh keterangan bersama alat bukti lain yang diajukan selama proses persidangan. Perkara tersebut masih berlanjut, sementara Roy Suryo tetap memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, menghadirkan bukti pembelaan, dan membantah dakwaan sesuai ketentuan hukum.