BGN DIY Tegur Pegawai SPPG Bantul usai Video Bernada Olok-Olok Korban Keracunan MBG Viral

Bantul, 20 September 2026 – Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan teguran kepada seorang pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Dlingo, Bantul, setelah video yang dinilai bernada mengolok-olok korban dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) viral di media sosial. BGN DIY menyayangkan munculnya pernyataan yang dianggap tidak menunjukkan empati terhadap masyarakat yang sedang menghadapi persoalan kesehatan. Pegawai yang muncul dalam video diketahui bertugas sebagai pengawas keuangan di SPPG tersebut. BGN telah meminta klarifikasi dari yang bersangkutan sekaligus memberikan teguran kepada pegawai dan pihak SPPG. Koordinator Regional BGN DIY Wirandita Gagat Widyatmoko menekankan bahwa persoalan keamanan pangan harus ditanggapi secara serius. Menurutnya, empati dan rasa kemanusiaan harus menjadi sikap pertama ketika terdapat penerima manfaat yang diduga mengalami gangguan kesehatan.

Video tersebut menjadi perhatian setelah beredar luas di media sosial pada Sabtu, 19 September 2026. Dalam rekaman yang beredar, pegawai SPPG terlihat sedang menyantap makanan dan menyampaikan komentar yang oleh sejumlah warganet dianggap menyindir seorang siswi yang sebelumnya diberitakan mengalami dugaan keracunan MBG di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Konten tersebut kemudian memicu kritik karena dibuat ketika kasus gangguan kesehatan penerima manfaat MBG sedang mendapatkan perhatian publik. BGN DIY kemudian memastikan bahwa orang dalam video tersebut memang merupakan pegawai SPPG di wilayah Dlingo, Bantul. Posisinya disebut sebagai pengawas keuangan. Setelah identitasnya dipastikan, BGN melakukan klarifikasi untuk mengetahui konteks serta maksud dari unggahan tersebut.

Wirandita mengatakan BGN DIY telah memberikan teguran kepada pegawai bersangkutan maupun SPPG tempatnya bertugas. Tindak lanjut berikutnya akan disampaikan kepada publik oleh pihak terkait setelah proses klarifikasi dilakukan. BGN menyatakan sangat menyayangkan apabila benar terdapat pernyataan dari jajaran SPPG yang tidak menunjukkan empati kepada masyarakat yang diduga terdampak persoalan keamanan pangan. Menurut Wirandita, kondisi seperti itu seharusnya direspons dengan kemanusiaan, sensitivitas dan sikap saling menghormati. Pernyataan dari pegawai yang bekerja dalam ekosistem MBG dinilai dapat berdampak lebih luas karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut. Karena itu, BGN meminta seluruh jajaran lebih berhati-hati ketika memberikan komentar di ruang publik maupun media sosial.

BGN DIY juga mengingatkan bahwa setiap kejadian yang menimpa penerima manfaat tidak boleh dijadikan bahan candaan atau olok-olok. Ketika muncul laporan dugaan gangguan kesehatan, perhatian utama seharusnya diarahkan pada kondisi korban dan proses penanganannya. Petugas juga diminta tidak memberikan penilaian sebelum pemeriksaan mengenai penyebab kejadian selesai dilakukan. Istilah seperti dugaan, indikasi dan informasi awal perlu digunakan secara tepat agar pernyataan yang disampaikan tidak mendahului hasil verifikasi. BGN menilai terdapat perbedaan antara memberikan klarifikasi, menyampaikan pendapat dan memberikan penilaian terhadap suatu kejadian. Komunikasi yang tidak tepat berpotensi memperbesar persoalan sekaligus menimbulkan kesan kurang sensitif terhadap penerima manfaat.

Peristiwa di Bantul tersebut kemudian dijadikan pengingat bagi seluruh jajaran SPPG mengenai pentingnya etika komunikasi. SPPG merupakan unit yang berada di garis depan dalam penyelenggaraan MBG sehingga interaksi para pegawainya dengan masyarakat dapat memengaruhi persepsi terhadap program secara keseluruhan. BGN meminta petugas memahami bahwa komentar yang disampaikan melalui akun media sosial pribadi sekalipun dapat menjadi perhatian apabila berkaitan dengan tugas dan program pemerintah. Respons pertama ketika terjadi insiden, menurut BGN DIY, seharusnya berupa empati dan bukan penghakiman. Setiap kejadian juga perlu digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan serta memperkuat langkah pencegahan. Prinsip tersebut dinilai penting terutama ketika persoalan menyangkut keamanan pangan dan kesehatan anak sebagai penerima manfaat.

Sorotan terhadap video pegawai SPPG muncul ketika BGN sedang memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Kepala BGN sebelumnya menegaskan dapur penyedia MBG wajib memenuhi standar higiene dan sanitasi yang ditetapkan. Sekitar 1.200 dapur yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) telah dihentikan sementara operasionalnya dan diminta melakukan perbaikan. BGN menyatakan dapur yang tidak memenuhi persyaratan dapat menghadapi penutupan apabila tidak melakukan pembenahan. Kebijakan tersebut menunjukkan keamanan makanan menjadi salah satu aspek yang sedang diperketat dalam penyelenggaraan MBG. Pengawasan tidak hanya berkaitan dengan kualitas menu, tetapi juga proses pengolahan, penyimpanan dan distribusi makanan kepada penerima manfaat.

BGN juga sebelumnya mengambil tindakan terhadap sejumlah kepala SPPG yang dinilai bermasalah dalam pelaksanaan program. Pada Agustus 2026, sebanyak 137 kepala SPPG dilaporkan dicopot karena berbagai persoalan, termasuk kasus yang berkaitan dengan keracunan serta pelanggaran lainnya. Kepala BGN menegaskan adanya kebijakan tanpa toleransi terhadap persoalan keamanan pangan dan penyimpangan dalam pengelolaan program. Sikap tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab SPPG tidak berhenti pada penyediaan makanan dalam jumlah besar. Kepatuhan terhadap standar operasional, keamanan pangan, tata kelola keuangan serta pelayanan kepada penerima manfaat menjadi bagian yang harus dijaga secara bersamaan. Kasus komunikasi pegawai di Bantul menambahkan aspek etika dan sensitivitas publik ke dalam perhatian tersebut.

BGN DIY kini menjadikan kejadian tersebut sebagai pembelajaran agar setiap pegawai memahami tanggung jawab ketika berkomunikasi mengenai kasus yang melibatkan penerima manfaat. Klarifikasi terhadap pegawai telah dilakukan dan teguran juga telah diberikan kepada pihak yang bersangkutan serta SPPG. BGN menekankan bahwa fakta mengenai suatu kasus harus menjadi dasar sebelum petugas menyampaikan kesimpulan kepada masyarakat. Sikap hati-hati dibutuhkan agar informasi yang belum terverifikasi tidak berkembang menjadi penilaian yang dapat merugikan pihak tertentu. Pada saat yang sama, rasa empati tetap harus ditunjukkan tanpa harus menunggu hasil pemeriksaan mengenai penyebab gangguan kesehatan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan setiap insiden ditangani secara profesional.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh jumlah makanan yang didistribusikan, tetapi juga kualitas pelayanan dan respons ketika terjadi persoalan. BGN DIY meminta seluruh jajaran SPPG menjaga etika komunikasi, termasuk dalam penggunaan media sosial, karena setiap pernyataan dapat membawa dampak terhadap kepercayaan masyarakat. Pegawai yang bekerja dalam program tersebut juga diharapkan mampu membedakan ruang pribadi dengan tanggung jawab profesional ketika membahas isu yang berkaitan dengan penerima manfaat. Teguran terhadap pegawai SPPG di Bantul menjadi langkah awal setelah video tersebut menimbulkan kegaduhan di ruang publik. BGN selanjutnya menunggu tindak lanjut dari pihak SPPG dan pegawai bersangkutan setelah proses klarifikasi. BGN menegaskan setiap kejadian yang menyangkut kesehatan penerima manfaat harus ditanggapi dengan serius, berdasarkan fakta, dan tetap mengedepankan rasa kemanusiaan.