Nusron Wahid Akui Sudah Lama Bahas Pengunduran Diri dari Pengurus Golkar dengan Bahlil

Jakarta, 20 September 2026 – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid buka suara mengenai keputusannya mundur dari kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Nusron mengatakan persoalan tersebut sebenarnya telah lama dibicarakan bersama Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Pembicaraan mengenai rencana pengunduran dirinya bahkan disebut sudah berlangsung sejak 2025. Meski demikian, Nusron tidak mengungkap secara rinci alasan yang membuatnya memilih meninggalkan struktur kepengurusan partai. Ia meminta penjelasan lebih lanjut mengenai persoalan tersebut ditanyakan kepada Bahlil. Keputusan itu tidak membuat Nusron meninggalkan Golkar karena dirinya tetap berstatus sebagai kader partai.

Nusron menyampaikan penjelasan tersebut setelah mengikuti rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 September 2026. Menurutnya, komunikasi dengan Bahlil mengenai posisi dirinya dalam kepengurusan Golkar bukan pembicaraan yang baru dilakukan belakangan ini. Nusron menegaskan keduanya sudah mendiskusikan persoalan tersebut sejak tahun lalu. Ketika ditanya mengenai pertimbangan utama di balik pengunduran dirinya, Nusron memilih tidak memberikan jawaban lebih jauh. Ia juga tidak menjelaskan kegiatan atau fokus baru yang akan dijalankan setelah tidak lagi menjadi pengurus DPP Golkar. Dengan demikian, alasan spesifik pengunduran diri tersebut sejauh ini belum disampaikan secara terbuka.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar M. Sarmuji sebelumnya membenarkan bahwa Nusron telah mengundurkan diri dari kepengurusan partai. Menurut Sarmuji, keputusan tersebut sudah diambil lebih dari enam bulan lalu sehingga bukan merupakan langkah yang baru dilakukan. Nusron disebut menyampaikan pengunduran dirinya secara langsung kepada Bahlil sebagai ketua umum. Sarmuji mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan yang mendasari keputusan tersebut. Ia hanya menyebut kemungkinan Nusron ingin memberikan perhatian lebih besar terhadap urusan lain. Golkar memastikan pengunduran diri itu hanya menyangkut posisi dalam struktur kepengurusan dan bukan keanggotaan partai.

Sebelum mundur, Nusron tercatat sebagai Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian DPP Partai Golkar dalam kepengurusan periode 2024–2029. Posisi tersebut berada dalam struktur kepengurusan yang dipimpin Bahlil Lahadalia. Setelah pengunduran dirinya, Nusron tetap menjadi anggota atau kader biasa Partai Golkar. Karena itu, langkah tersebut tidak dapat diartikan sebagai pengunduran diri Nusron dari partai secara keseluruhan. Pihak Golkar juga telah menegaskan bahwa perubahan status tersebut berlangsung sejak beberapa bulan sebelumnya. Informasi mengenai waktu pengunduran diri menjadi penting karena kabar tersebut baru mendapatkan perhatian luas dalam beberapa hari terakhir.

Kabar pengunduran diri Nusron muncul ke ruang publik ketika Kementerian ATR/BPN tengah menjadi perhatian terkait proses hukum kasus dugaan korupsi dalam layanan pertanahan. Namun, keterangan Golkar menyebut pengunduran diri Nusron dari struktur kepengurusan telah berlangsung lebih dari enam bulan sebelumnya. Nusron sendiri menyatakan kementeriannya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan mengikuti proses tersebut. Ia juga menegaskan pelayanan pertanahan kepada masyarakat harus tetap berjalan di tengah penanganan perkara. Sejauh ini, Nusron tidak mengaitkan pengunduran dirinya dari kepengurusan Golkar dengan perkara tersebut. Karena keputusan mundur disebut telah dibicarakan sejak 2025, waktu pengunduran dirinya mendahului perkembangan kasus yang belakangan menjadi perhatian publik.

Dengan tidak lagi berada dalam struktur DPP, Nusron kini menjalankan aktivitas politik sebagai kader Golkar tanpa memegang jabatan kepengurusan yang sebelumnya dipercayakan kepadanya. Belum ada penjelasan mengenai apakah posisi Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian yang ditinggalkannya telah diisi oleh figur lain. Bahlil juga menjadi pihak yang dirujuk Nusron untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai keputusan tersebut. Sementara itu, Nusron masih menjalankan tugasnya sebagai Menteri ATR/Kepala BPN. Pengunduran diri dari kepengurusan Golkar tidak sama dengan pengunduran diri dari jabatan menteri. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada keputusan internal Golkar terkait penyesuaian struktur kepengurusan setelah mundurnya Nusron.